Menuju Indonesia Emas dengan Demokrasi Substantif dan Berkualitas, Ma(mp)ukah?

https://scontent-cgk1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/117070551_3004060813054694_8378786926150900991_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=2d5d41&_nc_eui2=AeFNqXYhy_23r2-kSCQS8hslSH5OJj4dEjtIfk4mPh0SO4HjoQ3KiQG1aB4sc2suqu4&_nc_ohc=tLe2ySelerAAX-IR-8P&_nc_ht=scontent-cgk1-1.xx&_nc_tp=6&oh=b8886859675658f4d5c0715990f96810&oe=5F56C861

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi negeri. Musababnya, hut ke-75 Republik Indonesia kali ini diisi dengan sejumlah kondisi yang menguras energi dan fokus bangsa. Wabah Covid-19 terus menjangkiti, menumbangkan masyarakat termasuk tenaga kesehatan dan penyebarannya pun belum terkontrol. Pandemi Covid-19 pun mendatangkan persoalan lanjutan, misalnya ancaman resesi ekonomi, masalah pemutusan hubungan kerja, masalah pendidikan. Di tengah pandemi Covid-19, perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 juga tetap berlanjut kendati menuai kritik untuk menunda pelaksanaannya. Di sisi lain juga, publik digempur dengan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang kontroversial oleh DPR dan Presiden, misalnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja, RUU Pemilihan Umum (Pemilu), bahkan disahkannya UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Tahun ini memang menjadi satu tahun yang menantang, tetapi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, pengorbanan dan persiapan tetap harus berjalan. Di tahun 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENPPN/Bappenas) merumuskan “Impian Indonesia 2015-2085” sebagai visi pembangunan negara di era reformasi. Terdapat tujuh poin gagasan, yaitu: (1) sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi  dunia.

Visi tersebut hendak dicapai melalui empat pilar pembangunan yang terdiri atas: (1) pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK; (2) pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; dan (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Penulis akan fokus membahas beberapa poin dalam pilar yang keempat, yang memiliki turunan sebagai berikut: (1) demokrasi substantif; (2) reformasi kelembagaan dan birokrasi; (3) penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi; (4) politik luar negeri bebas aktif; dan (5) penguatan ketahanan dan keamanan.

Upaya-upaya untuk mewujudkan pilar demokrasi substantif dan penyelenggaraan negara antikorupsi sejatinya mesti dijalankan sejak sekarang. Praktik ketatanegaraan yang berlangsung di tahun ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menjadi medan implementasi upaya mencapai cita bangsa. Perhelatan Pilkada 2020 dan perumusan revisi UU Pemilu adalah dua hal yang bisa dijadikan tolok ukur seberapa jauh komitmen pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.

Menyimak kembali visi Indonesia Emas 2045, demokrasi yang dicita-citakan kelak ialah demokrasi yang substantif. Untuk mencapai demokrasi substantif, kita terlebih dahulu harus selesai mempertanyakan kualitas demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural berbicara tentang penyelenggaraan demokrasi secara formal-prosedural, yaitu apakah sistem yang ada telah menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk berdemokrasi. Contohnya, diselenggarakannya pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan dan wadah bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya. Atau tersedianya forum bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan kebijakan kepada pembentuk kebijakan.

Sementara itu, demokrasi substantif menyentuh hal yang lebih esensial lagi. Ketika demokrasi prosedural diukur pada tersedia atau tidaknya prosedur formal, demokrasi substantif mendobrak dinding-dinding formalitas untuk mengantarkan demokrasi yang bermakna. Contohnya, di setiap penyelenggaraan pemilu, apakah partai politik mengusungkan calon-calon anggota legislatif ataupun eksekutif yang berkualitas untuk dipilih oleh masyarakat? Hal ini pun bertautan dengan kebebasan dan kecerdasan masyarakat dalam menuangkan hak pilihnya. Kemudian, apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum yang legal dipertimbangkan dan diakomodasikan dengan baik oleh pembentuk kebijakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mesti dijawab untuk mengukur tingkat demokrasi.

Pada kondisi faktual saat ini, isu politik dinasti masih bertengger di Pilkada 2020, calon-calon yang memiliki relasi kekerabatan dengan incumbent dengan percaya diri terjun ke dunia politik. Bahkan, dipertontonkan dengan jelas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, seperti yang terjadi di Solo (anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka), Medan (menantu Presiden, Bobby Nasution), dan Tangerang Selatan (anak Wakil Presiden, Siti Nur Azizah). Presiden sendiri pun mencari-cari definisi baru soal dinasti politik dan memberikan pembenaran atas pencalonan sang anak yang dibungkus dengan “demokrasi”. Selama dipilih melalui pemilu dan kekuasaan tidak diwariskan secara langsung, maka itu bukan dinasti politik. Selama rakyat bebas memilih atau tidak memilih, maka itu bukan dinasti politik. Apakah benar pemikiran yang demikian? Apakah ini potret demokrasi yang kita cita-citakan?

Demokrasi substantif tidak hanya mempersyaratkan adanya prosedur-prosedur semata, tetapi lebih dari itu, seberapa berkualitas dan maknawi setiap prosedur tersebut dijalankan. Persoalan praktik demikian ialah sejak awal tidak membuka ruang kompetisi yang fair dalam berdemokrasi. Partai politik berpikir pragmatis, berangsur-angsur mendukung calon-calon populer dan erat ke elit, yang penting menang. Pencalonan atas kekerabatan seperti ini pun rentan conlict of interest. Juga, tanpa kontrol yang ketat dari lembaga perwakilan dan rakyat, hanya akan mempertahankan bancakan korupsi atau bahkan membuka keran-keran korupsi baru. Betul, masyarakat punya kemerdekaan untuk menentukan pilihan kandidat, tetapi apakah kandidat yang ditawarkan cukup berkualitas, berintegritas, dan punya visi untuk publik? Di lain sisi juga, apakah para pemilih sendiri sudah cukup melek politik?

Belum lagi, revisi UU Pemilu yang rajin diubah setiap menjelang pelaksanaan pemilu. Terang sekali, arahnya bukan untuk memperbaiki sistem kepartaian, sistem manajemen kepemiluan, representasi kelompok rentan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Revisi ini kental sekali dengan kepentingan partai politik yang hendak mempertahankan hegemoninya. Misalnya, masih mempertahankan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) yang menutup kesempatan seluas-luasnya bagi partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian, peningkatan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dari 4% (empat persen) menjadi 7% (tujuh persen). Aturan ini berpotensi mengikis representasi dan gagasan alternatif bagi masyarakat, sekaligus dapat melanggengkan kuasa partai politik besar di parlemen. Selain itu, secara teoretis dan praktik, aturan ini juga tidak efektif untuk meminimalisasi jumlah partai politik di parlemen serta berpotensi banyak membuang suara pemilih.

Mesti diingat pula, di tahun 2045, jumlah penduduk di Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) atau oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sebanyak 70%. Bonus demografi ini mesti dipandang sebagai modal bagi perkembangan bangsa, tak terkecuali di bidang hukum dan politik. Sesungguhnya, perhelatan Pilkada 2020 dan revisi UU Pemilu dapat menjadi momentum kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa kelak. Namun proses ini sudah ditutup duluan dengan tetap dipertahankannya dinasti politik dan rencana kebijakan pemilu yang menggairahkan pragmatisme partai politik.

Kedua momentum kunci ini tidak disambut dengan baik oleh penyelenggara negara, utamanya Presiden dan lembaga legislatif. Sangat disayangkan, komitmen Indonesia Emas terhenti di tengah kerongkongan dan tak menjelma dalam bentuk tindakan konkret. Penyelenggara negara seperti dininabobokan oleh kebobrokan moralitas hukum dan politik hingga tak bergeming untuk mereformasi negeri. Kondisi hari ini sudah tak tertolong, nampaknya Visi Indonesia 2045 yang telah disusun hanya akan menjadi dokumen mati dan jargon indah semata. Apabila praktik-praktik yang terjadi hari ini tetap dipertahankan hingga 4-5 kali pemilu ke depan hingga tahun 2045, maka negara ini akan terus jalan di tempat –atau bahkan mundur dengan pasti– dalam berdemokrasi, yang oleh Colin Crouch disebut sebagai kondisi post-democracy.

*Disampaikan pada Webinar Kebangsaan dengan tema “Peringatan 75 Tahun Indonesia: Memperkuat Hakekat Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Mataram pada 07 Agustus 2020.

Daftar Referensi:

Colin Crouch, Coping with Post-Democracy, <https://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/Post-Democracy.pdf&gt;, 2012.

Firman Noor, Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID-19, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19&gt;, 2020.

JawaPos.com, Buntut Demokrasi Pokoke Menang, Keluarga “Ring 1” Marak Nyalon, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/07/2020/buntut-demokrasi-pokoke-menang-keluarga-ring-1-marak-nyalon/&gt;, 2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi Indonesia 2045, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, 2018.

Koalisi Pilkada Bersih, Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf&gt;, 2017.

Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Telaah Pasal Krusial RUU Pemilu, <http://www.kodeinisiatif.org/6-telaah-ruu-pemilu/&gt;, 2020.

Rizkia Yulianti, Generasi Emas Produktif, Indonesia Siap di Tahun 2045, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/11/21/indonesia-bisa-lahirkan-generasi-emas-bukan-micin&gt;, 2017.

Yohan Wahyu, Dinasti Politik, Dibenci tapi Tak Dilarang, <https://kompas.id/baca/riset/2020/02/26/dinasti-politik-dibenci-tapi-tak-dilarang/&gt;, 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s