Kunci Penyelamat Daulat Rakyat

WhatsApp Image 2019-04-10 at 11.00.00 AM

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 08 April 2019.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sekali lagi menyelamatkan hak pilih warga negara melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.

Hal demikian pernah ditegaskan MK sepuluh tahun lalu dalam raison d’être Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerangkan, prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu right to vote dalam pemilu.

Setidaknya, terdapat tiga isu administratif yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara dalam putusan MK terbaru ini, yaitu syarat kepemilikan KTP-el untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak memilih anggota lembaga perwakilan bagi pemilih yang pindah memilih, dan pembatasan jangka waktu pendaftaran pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Continue reading

Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU

body{display:block;
-khtml-user-select:none;
-webkit-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
-o-user-select:none;
user-select:none;
unselectable:on;}
“]]>”

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 04 September 2018.

Jakarta – Putusan pengawas penyelenggara pemilu Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara tengah menuai polemik. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018) yang berkenaan dengan pelarangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan napi korupsi. Putusan ini membatalkan keputusan KPU daerah, sehingga kepesertaan ketiganya dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Banyak pihak yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meninjau putusan Bawaslu daerah tersebut, sebab diasumsikan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, keberanian Bawaslu daerah untuk menginvalidasi keputusan KPU patut diapresiasi, sebab merupakan koreksi atas ketentuan PKPU yang telah mencoreng logika hukum dan bersifat sewenang-wenang. Continue reading

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D

Dipublikasikan di Kompasiana pada 9 Agustus 2018.

Pada 3 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerima tiga nama srikandi calon hakim konstitusi pengganti Prof. Maria Farida Indrati yang akan segera habis masa jabatannya pada 13 Agustus 2018. Salah satu nama yang digenggam oleh Presiden adalah Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, seorang pendidik dan inspirasi bagi saya selama duduk di bangku kuliah.

Ibu Susi, begitu sapaan mahasiswa padanya, adalah salah satu pemikir hukum tata negara terbaik yang dimiliki Universitas Padjadjaran. Sebagai anak didiknya, saya memandang Ibu Susi sebagai sosok ilmuwan yang tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan hukum tata negara, melainkan sebagai seorang pendidik yang berdedikasi tinggi, bukan sekadar pengajar. Tidak heran, beliau sungguh dihormati dan dicintai mahasiswanya.

Lolosnya Ibu Susi dalam nominasi calon hakim konstitusi adalah kebanggaan besar bagi kami, anak didiknya, dan almamater. Continue reading

Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

dfdf

Dipublikasikan di hukumpedia pada 18 Desember 2017.

Pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK disebut-sebut telah mendukung kumpul kebo dan LGBT. Banyak pihak menuding, keengganan the guardian of the constitution ini dalam memperluas delik zina dan hubungan sesama jenis telah melegalkan perzinahan dan kemaksiatan yang mengancam moral bangsa. Bahkan, beberapa kelompok menganggap putusan ini sebagai alasan di balik azab Tuhan melalui gempa di Sukabumi dan Tasikmalaya yang terasa hampir satu Pulau Jawa (Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1042712/bmkg-pusat-gempa-bumi-sukabumi-berbeda-dari-tasikmalaya). Meskipun begitu, pernyataan tersebut dapat ditepis dengan mudah, apabila betul-betul mengkaji pokok perkara dan pertimbangan hukum MK. Continue reading

Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

 

Image result for perppu ormas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang Perppu Ormas. Sumber foto: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 23 Juli 2017.

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah. Continue reading