Menapaki Jalan Legal-Konstitusional

Dipublikasikan di Pikiran Rakyat pada 8 Mei 2019.

WhatsApp Image 2019-05-20 at 11.30.41 AM

IGNORANTIA iuris nocet. Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan. Adagium ini berarti tidak mengetahui, tidak memahami, atau bersifat tak acuh kepada hukum dapat mengantarkan individu pada petaka. Remedinya sederhana, yaitu edukasi diri dengan hukum, kemudian menerapkannya.

Hal yang sulit ialah apabila aturan hukum sudah ada dan proporsional, yang bersangkutan mengetahui hukumnya, tetapi enggan melaksanakannya atas dasar alasan-alasan yang irasional. Celakanya, penolakan atas hukum tersebut dibarengi dengan pembentukan narasi-narasi yang menyesatkan, yang disadari atau tidak, kontraproduktif bagi demokrasi konstitusional.  Hal ini tergambarkan dalam upaya delegitimasi pelaksanaan dan hasil pemilu oleh Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor yang mendorong Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sebelum ijtima ulama tersebut pun, suara-suara sumbang soal penyelenggaraan pemilu sudah terdengar, seperti pembentukan opini adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh salah satu pasangan calon. Namun, “TSM” yang diklaim hanya terucap dalam pidato-pidato berapi-api saja. Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut tidak juga menyalurkan keluhannya dalam kerangka hukum pemilu. Continue reading

Kunci Penyelamat Daulat Rakyat

WhatsApp Image 2019-04-10 at 11.00.00 AM

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 08 April 2019.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sekali lagi menyelamatkan hak pilih warga negara melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata.

Hal demikian pernah ditegaskan MK sepuluh tahun lalu dalam raison d’être Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerangkan, prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu right to vote dalam pemilu.

Setidaknya, terdapat tiga isu administratif yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara dalam putusan MK terbaru ini, yaitu syarat kepemilikan KTP-el untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), penggunaan hak memilih anggota lembaga perwakilan bagi pemilih yang pindah memilih, dan pembatasan jangka waktu pendaftaran pindah memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Continue reading

Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU

body{display:block;
-khtml-user-select:none;
-webkit-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
-o-user-select:none;
user-select:none;
unselectable:on;}
“]]>”

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 04 September 2018.

Jakarta – Putusan pengawas penyelenggara pemilu Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara tengah menuai polemik. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018) yang berkenaan dengan pelarangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan napi korupsi. Putusan ini membatalkan keputusan KPU daerah, sehingga kepesertaan ketiganya dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Banyak pihak yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meninjau putusan Bawaslu daerah tersebut, sebab diasumsikan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, keberanian Bawaslu daerah untuk menginvalidasi keputusan KPU patut diapresiasi, sebab merupakan koreksi atas ketentuan PKPU yang telah mencoreng logika hukum dan bersifat sewenang-wenang. Continue reading

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti

Mengenal Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Susi Dwi Harijanti

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D

Dipublikasikan di Kompasiana pada 9 Agustus 2018.

Pada 3 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerima tiga nama srikandi calon hakim konstitusi pengganti Prof. Maria Farida Indrati yang akan segera habis masa jabatannya pada 13 Agustus 2018. Salah satu nama yang digenggam oleh Presiden adalah Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D, seorang pendidik dan inspirasi bagi saya selama duduk di bangku kuliah.

Ibu Susi, begitu sapaan mahasiswa padanya, adalah salah satu pemikir hukum tata negara terbaik yang dimiliki Universitas Padjadjaran. Sebagai anak didiknya, saya memandang Ibu Susi sebagai sosok ilmuwan yang tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan hukum tata negara, melainkan sebagai seorang pendidik yang berdedikasi tinggi, bukan sekadar pengajar. Tidak heran, beliau sungguh dihormati dan dicintai mahasiswanya.

Lolosnya Ibu Susi dalam nominasi calon hakim konstitusi adalah kebanggaan besar bagi kami, anak didiknya, dan almamater. Continue reading