Menentang Periode Ketiga untuk Jokowi

Menentang Periode Ketiga

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 09 Desember 2019.

Dalam kurun waktu yang cenderung singkat, praktik ketatanegaraan nasional terus-menerus dirundung diskursus yang kontraproduktif dengan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. Pertama, wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPR. Kedua, wacana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara tidak langsung. Kini, ketiga, wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Menggemanya wacana ketiga semakin menambah keganjilan cara berpikir elite politik negeri ini. Ketiga wacana yang ditawarkan pada pokoknya bersandar pada satu konsepsi yang sama, yaitu nihilnya paradigma filosofis tentang pembatasan kekuasaan negara. Munculnya ide-ide ini semakin memperlihatkan isi kepala elite politik: betapa putus asanya segelintir kelompok tersebut untuk memperkokoh istana kekuasaan tempatnya bernaung hingga mencari-cari cara pragmatis dan terang-terangan hendak mengubur demokrasi konstitusional dengan cara-cara yang konstitusional, dalam hal ini melalui perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945.
Continue reading

Ketika Bawaslu dan KPU Tak Satu Perahu

Bawaslu dan KPU

body{display:block;
-khtml-user-select:none;
-webkit-user-select:none;
-moz-user-select:none;
-ms-user-select:none;
-o-user-select:none;
user-select:none;
unselectable:on;}
“]]>”

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 04 September 2018.

Jakarta – Putusan pengawas penyelenggara pemilu Toraja Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara tengah menuai polemik. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018) yang berkenaan dengan pelarangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan napi korupsi. Putusan ini membatalkan keputusan KPU daerah, sehingga kepesertaan ketiganya dianggap Memenuhi Syarat (MS).

Banyak pihak yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk meninjau putusan Bawaslu daerah tersebut, sebab diasumsikan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, keberanian Bawaslu daerah untuk menginvalidasi keputusan KPU patut diapresiasi, sebab merupakan koreksi atas ketentuan PKPU yang telah mencoreng logika hukum dan bersifat sewenang-wenang. Continue reading

Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

dfdf

Dipublikasikan di hukumpedia pada 18 Desember 2017.

Pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK disebut-sebut telah mendukung kumpul kebo dan LGBT. Banyak pihak menuding, keengganan the guardian of the constitution ini dalam memperluas delik zina dan hubungan sesama jenis telah melegalkan perzinahan dan kemaksiatan yang mengancam moral bangsa. Bahkan, beberapa kelompok menganggap putusan ini sebagai alasan di balik azab Tuhan melalui gempa di Sukabumi dan Tasikmalaya yang terasa hampir satu Pulau Jawa (Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1042712/bmkg-pusat-gempa-bumi-sukabumi-berbeda-dari-tasikmalaya). Meskipun begitu, pernyataan tersebut dapat ditepis dengan mudah, apabila betul-betul mengkaji pokok perkara dan pertimbangan hukum MK. Continue reading

Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

 

Image result for perppu ormas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan saat konferensi pers tentang Perppu Ormas. Sumber foto: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-?page=all

Dipublikasikan oleh Dialektika Sofia pada 23 Juli 2017.

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah. Continue reading

Bunker Wakil Rakyat

Bunker Wakil Rakyat

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 28 Februari 2018.

Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memang mengejutkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tinggal menandatangani pengesahan, terkejut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang berpartisipasi dalam pembahasan, terkejut. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun ikut terkejut.

Mulanya, revisi hanya ditujukan untuk menambah kursi pimpinan DPR dan MPR, khususnya bagi partai pemenang Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang tidak mendapatkan jatah akibat perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari secara otomatis ditempati partai dengan kursi terbanyak menjadi pemilihan (Pasal 84 UU MD3, Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014). Namun, materi pembahasan meluas hingga menimbulkan polemik. DPR ingin menahbiskan diri sebagai lembaga superpower. Continue reading