Menakar Kecurangan Pemilu

Dipublikasikan di Kolom Detik pada 29 Mei 2019.

Jakarta – Dalil-dalil kecurangan pemilu yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno akhirnya mendarat di landasan konstitusional. Di hari terakhir pendaftaran perkara, melalui tim hukumnya, permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, upaya konstitusional telah ditempuh dengan mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Terdapat empat laporan yang diajukan. Dua laporan diajukan oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan nomor perkara 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diputus 14 Mei 2019. Kedua laporan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas persoalan pengelolaan SITUNG dan legalitas lembaga quick count.

Satu perkara diajukan oleh Djoko Santoso dan Hanafi Rais yang teregistrasi dengan nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, sedangkan perkara lainnya diajukan oleh Dian Islamiati dengan nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019. Keduanya mempersoalkan dugaan kecurangan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – Maruf Amin yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kedua laporan telah diputus pada 20 Mei 2019.

Menapaki Jalan Legal-Konstitusional

Dipublikasikan di Pikiran Rakyat pada 8 Mei 2019.

IGNORANTIA iuris nocet. Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan. Adagium ini berarti tidak mengetahui, tidak memahami, atau bersifat tak acuh kepada hukum dapat mengantarkan individu pada petaka. Remedinya sederhana, yaitu edukasi diri dengan hukum, kemudian menerapkannya.

Hal yang sulit ialah apabila aturan hukum sudah ada dan proporsional, yang bersangkutan mengetahui hukumnya, tetapi enggan melaksanakannya atas dasar alasan-alasan yang irasional. Celakanya, penolakan atas hukum tersebut dibarengi dengan pembentukan narasi-narasi yang menyesatkan, yang disadari atau tidak, kontraproduktif bagi demokrasi konstitusional.  Hal ini tergambarkan dalam upaya delegitimasi pelaksanaan dan hasil pemilu oleh Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor yang mendorong Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sebelum ijtima ulama tersebut pun, suara-suara sumbang soal penyelenggaraan pemilu sudah terdengar, seperti pembentukan opini adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh salah satu pasangan calon. Namun, “TSM” yang diklaim hanya terucap dalam pidato-pidato berapi-api saja. Hingga saat ini, pihak-pihak tersebut tidak juga menyalurkan keluhannya dalam kerangka hukum pemilu.